Rabu, 22 Juli 2026 WIB

Kepesertaan PBI 2019 Belum Rampung, DPRD Salahkan Kebijakan Dinas Kesehatan

Administrator Administrator
Kepesertaan PBI 2019 Belum Rampung, DPRD Salahkan Kebijakan Dinas Kesehatan
Ketua Komisi B DPRD Medan, HT.Bahrumsyah,
17MERDEKA
Menurutnya penambahan data serta dokumen 80.000 peserta baru itu sudah masuk ke Dinkes Medan pada Januari lalu. Namun, yang membuat prosesnya lambat karena ada kebijakan dari Kepala Dinkes Medan sebelumnya untuk verifikasi lebih dahulu ke Dinas Sosial (Dinsos).

Padahal, ia menilai masyarakat yang akan tercover biaya kesehatannya oleh program PBI cukup memperoleh surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan.

"Sebenarnya data 80.000 itu sudah diverifikasi lebih dahulu, ini masalah SDM, makanya di dinkes butuh orang yang memahami. Kadis yang lama buat kebijaka verifikasi dulu ke Dinsos, padahal berbeda program ini bukan gratis melainkan dibayar APBD. Yang miskin itu kan sudah ditampung APBN, karena uang APBD terbatas makanya yang tidak mampu berobat lebih dahulu," jelasnya, saat rapat bersama Dinkes dan BPJS Cabang Medan, Selasa (19/2).

Keterlambatan proses pengusulan ini, lanjut dia, akan membuat alokasi anggaran untuk program PBI akan menjadi Silpa (selisih lebih penggunaan anggaran). "2018 silpa Rp7,5 miliar karena data baru masuk ke BPJS itu Maret. Kalau data tahun ini tidak masuk pekan ini ke BPJS maka akan ada silpa lagi," terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinskes Kota) Medan, Edwin Efendi Lubis, mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 112 miliar untuk menampung masyarakat kurang mampu untuk terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan. Kata dia, di tahun 2018 kepesertaan BPJS berjumlah 326.000 jiwa.

"Karena ada penambahan anggaran maka kuota kepesertaan penerima PBI bertambah 80.527 jiwa," ujarnya saat rapat bersama Komisi B DPRD Medan.

Edwin mengaku jumlah masyarakat di Sumut yang terakomodir program PBI yang sumber dananya APBN berjumlab 467.619 jiwa. Sedangkan sumber dana yang berasal APBD Sumut berjumlah 36.019 jiwa.

"Kuota 80.527 itu yang sedang diverifikasi, kita akan kebut supaya datanya masuk akhir bulan ini agar bisa dientri ke BPJS," ungkapnya.

Ketua Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah meminta agar persoalan data kepesertaan PBI dapat segera dikirimkan Dinkes ke BPJS.

"2018 lalu ada Silpa Rp 7 miliar untuk program PBI karena datanya masuk bulan Maret. Itu bisa terulang kembali karena sampai hari ini Dinkes belum mengirimkan data ke BPJS," imbuhnya.(17M.03)
Tag:
2019BelumPBIRampung
Berita Terkait
Wartawan 17merdeka.com adalah yang namanya tercantum di susunan Redaksi. Segala proses peliputan yang diterbitkan oleh media online 17merdeka.com harus menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers. Hubungi kami: redaksi.17merdeka@gmail.com
Komentar
Berita Terkini