Selasa, 27 Oktober 2026 WIB

Aneh, Pengawas Cadika Dipimpin Seorang Tenaga Honorer

Administrator Administrator
Aneh, Pengawas Cadika Dipimpin Seorang Tenaga Honorer
17merdeka.com
Suasana di Taman Cadika sangat memprihatinkan penuh sampah dan hewan ternak terkesan lokasi tak terurus oleh pihak pengelola

17MERDEKA, MEDAN - Aneh, pengawas Cadika/kantor Pramuka se Provinsi Sumut dan kantor cabang Dinas Pertamanan Kota Medan Jalan Karya Wisata alias perpanjangan gudang inventaris Dinas Pertamanan Kota Medan dipimpin seorang tenaga Honorer. 

Sebelumnya pengawas Cadika ini tetap tampuk pimpinan dipegang dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Pertaman Kota Medan. Namun kali ini di bawah Kepala Dinas Pertamanan Husni yakni pengawas Cadika itu dipimpin tenaga honorer. 

Padahal di Cadika itu ada alat-alat berat seperti beko, mobil-mobil dinas Pertamanan, aset besi-besi reklame yang jumlahnya ratusan ton. Belum lagi kayu-kayu Mahoni hasil timbangan yang dipotong dari tengah kota Medan itu semua numpuk di Cadika dan merupakan aset negara.

"Ijin masuk keluar seperti Beko, mobil truk barang-barang yang ada di halaman Cadika kan harus ijin dari pengawas pimpinan Cadika. Saya tidak bisa membayangkan kalau penanggumgjawab asset negara ini dipimpin oleh tenaga honorer, ini kan milik negara bukan milik perusahaan perorangan," ungkap sumber yang tak ingin disebutkan namanya kepada 17merdeka.com yang juga putra daerah setempat, Senin (7/10/2019) pagi. 

 

Ketika hal ini dikonfirmasi pada pengawas Cadika, Luluk malah mengatakan, kenapa hal itu tidak bisa selama dirinya mampu. 

"Karena selama ini pimpinan Cadika dari PNS mungkin  tidak mampu. Jadi bisa saja Kepala Dinas menilai saya mampu diangkat, meskipun sampai saat ini saya masih tenaga honorer," jawab Luluk enteng. 

Seputar disinggung mengenai adanya perintah kenaikan tarif retrebusi para pedagang yang berjualan di dalam, Luluk menipis itu. 

"Tidak ada perintah dari Kepala Dinas soal itu," ucap Luluk geram.

Isu adanya kenaikan retrebusi dan parkir adalah perintah dari Kepala Dinas Pertamanan, Luluk tetap berdalih kalau itu nantinya masih wacana kalau para pedagang setuju. 

"Karena adapun hasil parkir dan retrebusi dari pedagang itu kita gunakan  dananya untuk uang puding para satpam dan tenaga honor yang ada di sini," akhiri Luluk. (17M.12) 

Wartawan 17merdeka.com adalah yang namanya tercantum di susunan Redaksi. Segala proses peliputan yang diterbitkan oleh media online 17merdeka.com harus menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers. Hubungi kami: redaksi.17merdeka@gmail.com
Komentar
Berita Terkini