Jumat, 05 Juni 2026 WIB

Kapolda Tampik Tudingan Tidak Netral di Pilgubsu

Administrator Administrator
Kapolda Tampik Tudingan Tidak Netral di Pilgubsu
17merdeka
Kapoldasu dan Pangdam I/BB

17MERDEKA, MEDAN - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi demonstrasi ke gedung DPRD Sumut, Rabu (25/4) lalu. 

Dalam aksinya, mahasiswa mendesak agar DPRD Sumut mau mengeluarkan rekomendasi ke Kapolri untuk mencopot Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw karena dinilai tidak netral dalam perhelatan Pilgubsu 2018.

Menanggapi ini, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw menampik apa yang ditudingkan mahasiswa kepada dirinya. Ia mengaku, tidak pernah berpihak atau malah mengkondisikan pada calon Gubsu 2018.

"Masyarakat lah yang lebih tahu, apakah yang dikatakan mahasiswa itu memang benar. Tapi pernahkah kapolda mengatakan atau mengkondisikan hal seperti itu? Teman-teman media kan tahu," ungkapnya kepada wartawan di Mapoldasu, Kamis (26/4).

Kapolda menyebutkan, apa yang dikatakan mahasiswa harus dapat dibuktikan. Karena Paulus menyatakan tidak pernah mengumpulkan anggotanya untuk membicarakan dukungan dalam Pilgubusu 2018.

"Boleh itu dibuktikan dimana dan kapan? Pernahkah saya bicara dengan anggota di Polres atau saya kumpulkan anggota dan bilang kalian harus begini, kan nggak ada," jelasnya.

Paulus juga menegaskan, malah jika dimana-mana, dirinya selalu bicara soal netralitas. Karenanya ia meminta kepada mahasiswa agar jangan menebarkan fitnah.

"Kita kan dimana-mana selalu bicara netralitas. Saya orangnya fair, kalau tidak benar dan terbukti akan tanggungjawab. Tapi saya minta, teman-teman mahasiswa harus tanggungjawab juga. Jangan suudzon dan jangan fitnah. Berdosa loh kalau fitnah itu," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, dalam aksi demonstrasinya ke DPRD tersebut, mahasiswa mengaku memiliki video Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw diduga mengintervensi kepala daerah untuk diarahkan ke salah satu paslon pilgubsu.

"Kami mengecam ini karena kepolisian, TNI dan ASN harus netral," kata salah seorang mahasiswa, Razak.

Razak juga menyebut kasus JR Saragih yang ditangani Polda Sumut tidak jelas, padahal Bupati Simalungun itu telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kasusnya terkesan berhenti setelah JR Saragih menyatakan dukungan ke Cagub-Cawagubsu Djarot-Sihar. Apakabar dengan kasus JR. Polda Sumut harus profesional dalam penuntasan kasus ini," ucapnya.

Atas dasar itu, mahasiswa mendesak DPRD Sumut memanggil Kapolda Sumut yang dianggap tidak netral di Pllgub Sumut. Razak menandaskan, jika intervensi masih berlanjut,  maka Presidium Mahasiswa Sumatera Utara aka melakukan aksi demonstrasi mengepung Mapolda Sumut.

"DPRD Sumut harus mengeluarkan rekomendasi ke POLRI agar Kapoldasu lrjen Pol Paulus Waterpau dicopot dari jabatannya," katanya. (17M.02) 

Wartawan 17merdeka.com adalah yang namanya tercantum di susunan Redaksi. Segala proses peliputan yang diterbitkan oleh media online 17merdeka.com harus menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers. Hubungi kami: redaksi.17merdeka@gmail.com
Komentar
Berita Terkini