Selasa, 26 Mei 2026 WIB

Wakil Walikota Dengarkan Pemandangan Umum Fraksi DPRD Medan

Fraksi PDIP Pertanyakan Penurunan RAPBD 2020
Administrator Administrator
Wakil Walikota Dengarkan Pemandangan Umum Fraksi DPRD Medan
17merdeka.com

17MERDEKA, MEDAN - Wali Kota Medan, Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M. Si., M. H., dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si dan pimpinan OPD mengikuti Rapat Paripurna DPRD Medan, Rabu (21/8) di gedung dewan, yang merupakan rangkaian pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020.

Rapat dipimpin Wakil DPRD Medan Iswanda Ramli didampingi Ketua DPRD Henry Jhon Hutagalung dan Wakil Ketua Ihwan Ritonga SE serta dihadiri anggota dewan lainya, beragenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah Atas Ranperda Kota Medan tentang R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mempertanyakan penyebab penurunan R APBD Pemko Medan TA 2020 sebesar 2,54 % dari Rp 6,25 Triliun di 2019 menjadi Rp 6,09 Triliun.

Hal tersebut dipertanyakan Boydo HK Panjaitan SH selaku juru bicara Fraksi PDIP DPRD Medan saat membacakan pemandangan umum terhadap R APBD Kota Medan TA 2020. 

Sementara adanya peningkatan PAD sebesar 13,97 % yakni dari Rp 2,31 Triliun menjadi Rp 2,63 Triliun Tahun 2020, Fraksi PDIP mengapresiasi dan berharap dapat terealisasi. Bahkan, ditekankan untuk dapat ditingkatkan pada tahun tahun berikutnya.

Di sisi lain, terkait prioritas pembangunan program perawatan dan membangun infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan kebersihan kota. Menurut Boydo, beberapa bangunan infrastruktur bangunan gedung, jalan, jembatan dan drainase banyak yang tidak sesuai kwantitas dan kualitas.

Untuk itu, Fraksi PDIP DPRD Medan mendesak Walikota Medan supaya lebih meningkatkan pengawasan setiap pekerjaan infrastruktur yang anggarannya dari APBD. Sehingga penggunaan APBD dapat maksimal dan tidak menimbulkan kerugian.

Masih dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDIP menyebut pada akhir-akhir ini masih marak terjadi begal dan peredaran narkoba. Sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat menjalankan aktifitasnya.

Menyikapi hal itu, Fraksi PDIP mendesak Walikota Medan menginstruksikan Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan membentuk kerjasama dengan masyarakat meningkatkan pengawasan memutus peredaran narkoba. Kemudian melakukan kordinasi dengan Polrestabes guna menekan tindakan kriminalitas dan peredaran narkoba di Medan.

Sementara itu, terkait alokasi anggaran belanja langsung di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dengan minimnya alokasi program anggaran perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Rp 4,2 Milyar dibanding program pengelolaan ruang terbuka hijau Rp 50, 06 Milyar diprotes Fraksi PDIP.

Menurut Boydo, porsi pembagian anggaran tidak proporsional sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Dimana, menurut Boydo saat ini penerangan LPJU di kota Medan belum maksimal, masih banyak lingkungan yang belum mendapat LPJU dan banyak yang rusak. Boydo mempertanyakan apakah Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak mengetahui hal dimaksud dan perlu dikaji ulang. (17M.03) 

Wartawan 17merdeka.com adalah yang namanya tercantum di susunan Redaksi. Segala proses peliputan yang diterbitkan oleh media online 17merdeka.com harus menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers. Hubungi kami: redaksi.17merdeka@gmail.com
Komentar
Berita Terkini