Selasa, 28 Juli 2026 WIB

Tenaga Honorer DPRD 3 Bulan Belum Gajian

Administrator Administrator
Tenaga Honorer DPRD 3 Bulan Belum Gajian
17merdeka.com

17MERDEKA, LABUHANBATU - Belum hilang keluhan para ASN beberapa hari lalu dimana TPP yang harus mereka terima belum juga kunjung di bayarkan, kini nada sumbang beraroma sedih terdengar dari para tenaga honorer yang bertugas di lingkungan kantor dewan.

Pasalnya, sudah terhitung tiga bulan mereka belum menerima hak mereka berupa gaji selaku tenaga honorer yang gajinya bersumber dari APBD. Artinya pendapatan para tenaga honorer itu sudah ditetapkan dalam perda yang disahkan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Salah seorang tenaga honor mengakui bahwa sudah tiga bulan belum menerima gaji, dan kejadian ini sebelumnya tidak ada masalah. Tapi sejak Mei pihaknya belum menerima haknya berupa gaji.

"Iya, pak tapi jangan bilangkan nama saya, sudah tiga bulan kami belum menerima gaji, ngak tau apa masalahnya," ucap seorang  tenaga honor bernada takut.

Ponimin, Anggota Dewan darI Fraksi PAN membenarkan keluhan para pegawai Honorer yang belum menerima gaji. Kejadian ini baru di dengarnya pada, Kamis (13/8/2020) lalu setelah para pegawai mengadukan kesulitan mereka.

"Saya terkejut atas laporan pegawai honorer di sekretariat dewan, mereka sudah tiga bulan tidak gajian, ada puluhan mereka kerja di sini," tuturnya di ruang Fraksi PAN, Jumat (14/8/2020).

Ponimin meminta agar pihak pemkab melalui Sekretariat agar sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini. Kebutuhan para pegawai honorer di saat kondisi seperti ini menurutnya harus diperhatikan. 

"Jangan kita abaikan hak mereka karena status mereka tenaga honor. Bila melihat beban kerja mereka juga cukup berat," pungkasnya. 

Kekecewaan para tenaga honorer juga telah didengar oleh Pimpinan Dewan Abdul Karim Hasibuan SH dan keadaan ini menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Katanya, tenaga honor juga bagian dari banyak persoalan lain yang sedang terjadi terkait masalah hak.

"Kita dorong agar pemerintah segera membayar gaji mereka yang sudah tiga bulan belum dibayarkan, dan juga harua  ada solusi, kasihan mereka," terangnay saat berbincang dengan rekan media di hari yang sama.

Abdul Karim yang juga Ketua Partai Gerindra Labuhanbatu menambahkan, ke depan pemerintah harus lebih serius menanggapi persoalan-persoalan yang ada di kabupaten ini. 

"Apalagi menyangkut hak seorang pegawai baik itu ASN maupun honorer yang pendapatan mereka sudah teranggarkan secara sah melalui perda APBD," pungkasnya. (17M.16) 

Wartawan 17merdeka.com adalah yang namanya tercantum di susunan Redaksi. Segala proses peliputan yang diterbitkan oleh media online 17merdeka.com harus menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers. Hubungi kami: redaksi.17merdeka@gmail.com
Komentar
Berita Terkini