17MERDEKA, KISARAN - Kabupaten Asahan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) di Tahun 2019 ini, terus berupaya mempercantik Kabupaten Asahan dengan melaksanakan kegiatan pembangunan terutama pembangunan jalan. Namun kinerja dari Dinas PUPR Kabupaten Asahan kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, ada jalan masih layak dan suface jalan masih mulus namun dilakukan overlay sehingga anggaran untuk pekerjaan itu melambung.
Kemudian dari segi spesifikasi teknis ada indikasi dilanggar seperti penggunaan Tack Coats (lapis perekat) dan Prime Coats (lapis resap pengikat), bukan hanya disiram seperti bercak-bercak saja namun ada ketentuan teknis berapa liter per meter luas.
Kemudian Surface jalan seyogianya kemiringan 2 % dari centre line jalan ke kiri kanan atau mengarah ke drainase, hal itu sering tidak diperhatikan oleh Inspector dari konsultan Supervisi serta tenaga Teknis dari pihak kontraktor pelaksana sehingga ada indikasi telah terjadi konspirasi.
Hal ini terbukti karena para PPTK/PPK/Pengguna Anggaran menyetujui pembayaran, padahal pada hakikatnya pekerjaan seperti ini berdampak pada mutu dari pada jalan tersebut. Hal ini diungkap nara sumber Mahyuddin kepada 17merdeka.com.
Pada saat dilakukan Investigasi di lapangan Jum'at (6/9/2019), Mahyuddin selaku Ketua Badan Investigasi Nasional (BIN) mengatakan, bahwa pembangunan jalan Peningkatan Ruas Jalan di Simpang Bow menuju Pulahan tepatnya di Desa Padang Sari, Dusun III, Kecamatan Tinggi Raja yang dilaksanakan oleh CV. Setia Budi Perkasa yang mendapatkan pengerjaan pembangunan jalan menggunakan pengaspalan hotmix diduga banyak yang tidak memakai prime coats dan tack coats. Oleh karena itu pembangunan jalan itu patut dipertanyakan.
"Pengaspalan hotmix tidak bisa lepas dari item pekerjaan lapis perekat atau tack coats, yaitu lapisan yang diletakkan di bagian atas aspal atau lapisan beton, dan lapisan resap pengikat atau prime coats yang diletakkan di bagian atas pondasi agregrat. Kalau dua item itu tidak diadakan atau tidak dilaksanakan maka pekerjaan tersebut sulit untuk berbicara kualitas atau mutu pekerjaan, sebab kedua item ini jelas melekat apa yang ada dalam RABnya," ujar Mahyuddin.
Lebih jauh ia membeberkan, kalau pengerjaan jalan mengabaikan prime coats dan tack coats dalam proyek pembuatan jalan, maka sudah dipastikan pelaksanaannya tidak mengutamakan kualitas dan mutu pekerjaan.
"Karena prime coats dan tack coats bertujuan untuk mendapatkan kaulitas dan mutu pekerjaan yang lebih bagus," kata Ketua BIN tersebut.
Ketika 17merdeka.com menanyakan, bagaimana anda melihat pengerjaan jalan yang dikerjakan para kontraktor khususnya di beberapa pengaspalan dalam wilayah Kabupaten Asahan?
Mahyuddin mengatakan, diduga hampir seluruh pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Asahan, tanpa ada pengawasan langsung dari pihak Konsultan supervisi, hal tersebut hasilnya pengerjaan sangat memprihatinkan.
"Kita sudah pernah memantau dan melihat ketika kontraktor melaksanakan pengaspalan., jujur saya nyatakan sangat memprihatinkan, karena pengaspalan dilakukan pada malam hari atau sore hari, dengan alasan agar aman di lapangan dan banyak saat proses pengerjaan dilakukan tanpa penerangan yang memadai hanya sebatas menggunakan lampu mobil.
"Kita juga melihat pada saat proses pengaspalan dilakukan, pengawasnya entah dari Konsultan atau pun dari Dinas PUPR serta PPTKnya jarang menampakkan dirinya. Lebih lagi yang namanya Kepala Dinas atau Asisten Bidang Pembangunan mana ada pernah turun ke lapangan," ucap Mahyuddin
"Ironisnya lagi, pada saat pekerjaan sudah ditanyakan selesai 100 % pun Tim PHO paling hanya beberapa orang saja yang turun ke lapangan, itu pun singgah di Rumah Makan," tudingnya
Ia berharap agar Plt Bupati, Sekda Kabupaten Asahan selaku pucuk pimpinan tertinggi serta DPRD Kabupaten Asahan untuk turun ke lapangan.
"Jangan cuma menerima laporan di atas meja saja," katanya.
Lanjutnya lagi, untuk sementara waktu pihaknya menduga para kontraktor yang mendapatkan paket pengerjaan borongan jalan hotmix di Kabupaten Asahan ini banyak belum berpengalaman atau mungkin ada pihak hanya mengejar keuntungan semata.
"Semua yang saya jelaskan berkaitan dengan cara pengaspalan jalan, bicara mutu dan kualitas atau ada sifatnya menuding dan menyebut jabatan yang berkaitan dengan apa yang saya kemukakan semua itu. Saya nyatakan atau katakan tetap dengan menghormati azaz praduga," pungkasnya.
Sementara itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas PUPR Kab. Asahan Fahmi Almadani, ST saat dikonfirmasi 17merdeka.com, Senin (9/9/2019) melalui WhatsApp mengatakan, "Untuk menjawab pertanyaan Saudara, saya mempertanyakan tentang yang Saudara maksud dengan “temuan”, Menurut sepengetahuan saya dan telah saya konfirmasi dengan pengawas PENINGKATAN RUAS JALAN SIMPANG BOW MENUJU PULAHAN (NO. RUAS 42) secara teknis pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Apabila Saudara kurang yakin dapat dipertanyakan langsung dengan pengawas di lapangan supaya anda mendapat jawaban yang lebih jelas," pungkasnya. (17M.11)
Administrator 
