Selasa, 28 Juli 2026 WIB

Perlu Pembiayaan Alternatif Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Administrator Administrator
Perlu Pembiayaan Alternatif Atasi Defisit BPJS Kesehatan
17merdeka.com
Narasumber Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Deni W Kurniawan, Kamis (5/3).

17MERDEKA, MEDAN - Defisit progam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi suatu hal yang urgensi untuk dicarikan solusinya. Sebab, jika tidak, maka defisit akan terus membengkak hingga akhirnya dikhawatirkan program JKN ini ditiadakan.

Diketahui, per 31 Desember 2019 defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 15,5 triliun. Jumlah ini terus meningkat sejak tahun 2016, yaitu Rp 6 triliun menjadi Rp 13,5 triliun tahun 2017. Karena itu, sebagai salah satu solusinya pemerintah menetapkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan pada semua kelas.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Jakarta, AH Maftuhan mengungkapkan, defisit program JKN ini tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Artinya, tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan terjadinya defisit tersebut.

"Satu hal yang perlu digarisbawahi yaitu pemanfaatan program JKN sangat tinggi sekali oleh masyarakat. Tingginya pemanfaatan ini tidak bisa dilepaskan dari satu perubahan situasi yang sangat fundamental, yaitu sebelum adanya JKN dan setelah adanya JKN. Artinya, sebelum adanya JKN pelayanan kesehatan itu merupakan barang mahal, yang tidak mudah diakses dan dinikmati oleh masyarakat kecil. Nah, setelah adanya JKN maka akses menjadi lebih mudah dan kualitas pelayanan juga meningkat, sehingga masyarakat yang menjadi peserta memanfaatkannya secara besar-besaran," kata Maftuhan di sela acara bertajuk Desiminasi Penelitian Defisit JKN Mengapa dan Bagaimana Mengatasinya di Medan, Kamis (5/3).

Dalam acara yang bekerja sama dengan Perhimpunan Suluh Muda Indonesia (SMI) tersebut, menghadirkan beberapa narasumber seperti Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Deni W Kurniawan, Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan, Rahman Cahyo, Pengamat Anggaran Elfenda Ananda, perwakilan Dinkes Kota Medan, dan Direktur Perhimpunan Suluh Muda Indonesia Kristian Redison Simarmata.

Sementara, Peneliti Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Deni W Kurniawan mengatakan, benefit atau manfaat yang dirasakan dengan adanya program JKN sangat jauh dibanding cost atau biaya yang dikeluarkan. 

Untuk itu, jangan sampai program JKN ini berganti apalagi terhenti tetapi harus terus berjalan namun tetap dievaluasi sehingga semakin baik. 

"Progam JKN yang ada saat ini di Indonesia merupakan sistem yang paling bagus dibanding dengan negara-negara di dunia yang menerapkannya. Namun demikian, perlu terus ditingkatkan agar semakin baik," kata Deni. (17M.02) 

Wartawan 17merdeka.com adalah yang namanya tercantum di susunan Redaksi. Segala proses peliputan yang diterbitkan oleh media online 17merdeka.com harus menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers. Hubungi kami: redaksi.17merdeka@gmail.com
Komentar
Berita Terkini