Selasa, 26 Mei 2026 WIB
Paripurna LKPJ 2020

Kinerja Pemkab Labuhanbatu Buruk

Administrator Administrator
Kinerja Pemkab Labuhanbatu Buruk
17merdeka.com



17MERDEKA, LABUHANBATU - Rapat paripuran LKPJ Bupati 2020 yang dihadiri Pj. Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang bahwa hasil laporan panitia khusus LKPJ 2020 DPRD memberikan nilai buruk terkait pengelola dan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu. 


"Kami menilai kinerja Pemkab Labuhanbatu buruk," ucap perwakilan di depan mimbar membacakan hasil rapat panitia khusus LKPJ 2020. 


Di sisi lain dalam sidang itu ada perdebatan di mana saat pimpinan memberikan kesempatan buat fraksi menyampaikan pendapat mereka terkait LKPJ 2020. Namun terjadi beberapa argumen tentang tata tertib dan bahwa sidang harusnya diskor. 


Fraksi Nasdem merasa bahwa hak mereka tidak diapresiasi ketika di pimpinan sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan tertunda akibat adanya beberapa intruksi dari anggota dewan. 


"Padahal pimpinan sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan, tetapi dibatalkan," ucap Arjan Priady Ritonga. 


Akhirnya pimpinan memberikan kesempatan kedua untuk Fraksi Nasdem membacakan laporan setelah para anggota dewan sepakat untuk melanjutkan sidang paripurna. Fraksi Nasdem berpendapat antara lain banyak program yang tidak teralisasi antara lain pembayaran guru MDTA dan juga pembayaran kepada pihak ketiga. 


Beberapa poin juga disoroti fraksi tersebut termasuk pelayanan RSUD, sehingga perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya saat rapat terdahulu. Fraksi Nasdem meminta Pj bupati agar menyikapi permasalah tersebut. 


Dalam rapat Paripurna LKPJ 2020 yang berlangsung Rabu (16/6/2021) tadi, DPRD Labuhanbatu menyoroti tentang kinerja pemerintah daerah terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah kecil dan memprihatinkan sehingga perlunya keseriusan untuk mendongrak pendapatan tersebut. PAD hanya berkisar 52 persen.


Namun sisi lain DPRD juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendapatan Daerah yang telah melakukan terobosan berupa pemasangan alat Taping Box yang akan menjadi pendongkrak pendapatan. 

Hal itu dikatakan salah seorang wakil anggota pansus saat membacakan laporan hasil rapat musyawarah dan pembahan panitia khusus LKPJ 2020.


Dalam rapat paripurna itu juga terungkap bahwa pihak DPRD juga telah membuat rekomendasi ke BPK RI untuk melalukan audit investigasi terkait pendapatan dari mega proyek rel kereta api berupa galian C yakni tanah timbun yang digunakan dalam pembangunan jalan kereta api sejak awal pembangunan hingga selesai. 


Menurut dewan ada perbedaan data yang mereka temukan. Tetapi rekomendasi tersebut belum membuahkan hasil. Sehingga meminta pemerintah daerah agar melakukan upaya agar usul audit itu segera dilakulan dan mempertanyakan ke pihaj BPK RI. 


Setelah menyampaikan pandangan akhir lintas fraksi memberikan kesempatan apakah laporan Panitia Khusus LPKJ 2020 dapat di setujui, para anggota dewan menyatakan setuju. 


Sementara Pj Labuhanbatu Mulyadi Simatupang menyampaikan ucapan terima kasih atas persetujuan para anggota dewan yang terhormat. Pandangan umum fraksi dan panitia khusus berupa koreksi terhadap LPKJ 2020 dengan tegas menyampaikan kepada OPD untuk merespon atas koreksi yang diberikan. 


"Kita tetap berharap kerja sama terus terjalin untuk membangun daerah Labuhanbatu ke depan," tutup Mulyadi dari mimbar podium. (17M.16)


Wartawan 17merdeka.com adalah yang namanya tercantum di susunan Redaksi. Segala proses peliputan yang diterbitkan oleh media online 17merdeka.com harus menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers. Hubungi kami: redaksi.17merdeka@gmail.com
Komentar
Berita Terkini