Rabu, 29 Juli 2026 WIB

DPRD Kecam Pembatalan Distribusi Kartu BPJS Kesehatan PBI

Administrator Administrator
DPRD Kecam Pembatalan Distribusi Kartu BPJS Kesehatan PBI
17merdeka.com

17MERDEKA, MEDAN - Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah, mendesak Pemko Medan mendistribusikan 12.000 kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sudah tercetak. Pasalnya wacana pembatalan pendistribusian tersebut akan membuat kegaduhan di tengah masyarakat.

Dikatakan, rencana pembatalan pendistribusian ini diyakini telah membuat resah masyarakat. Sebab sejak awal warga telah mengetahui adanya distribusi 12.000 kartu BPJS PBI dari berbagai informasi, termasuk dari pelaksanaan reses dewan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

"Sekarang, akibat adanya informasi pembatalan, warga menjadi resah," ujarnya, Rabu (24/4).

Dikatakan, dari segi aturan kebijakan Pemko yang akan membatalkan distribusi kartu BPJS dianggap melanggar. Karena bukan saja Pemko dan DPRD mengesahkan anggarannya, tapi juga kartunya telah dicetak dan tinggal pendistribusian saja. 

"Artinya nama-nama warga penerima BPJS PBI sudah ada," bebernya.

Ditegaskan Bahrum, pihaknya mendengar bahwa kebijakan membatalkan distribusi kartu BPJS itu karena Pemko akan melakukan verifikasi terhadap warga, yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos). 

Hal yang menurut Bahrum, seharusnya tidak perlu dilakukan, karena masyarakat penerima BPJS Kesehatan PBI bukan warga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Bahrum merinci, penerima BPJS Kesehatan bukan mutlak masyarakat miskin, tapi warga yang tidak mampu membayar biaya kesehatannya. Dan bila keuangan daerah mampu, maka pemerintah wajib menjamin biaya kesehatan seluruh masyarakatnya, dengan catatan kelas tiga.

"Makanya setiap tahun anggaran BPJS Kesehatan PBI terus bertambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Seperti di Medan, jumlah penerima BPJS PBI sudah sangat jauh di atas jumlah masyarakat miskin. Jadi peneriba PBI itu bukan saja warga miskin. Idealnya untuk seluruh warga," ujarnya.

Menyikapi hal itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi, membantah akan membatalkan pendistribusian 12.000 kartu BPJS Kesehatan PBI. Kilahnya, saat ini masih melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial. 

Namun, mantan Kepala Badan BKKBN Kota Medan ini tidak merinci seperti apa koordinasi yang ia lakukan. Apakah berkaitan dengan data warga muskin seperti yang disebutkan Ketua Komisi II DPRD Medan Bahrumsyah, atau hal lainnya.

"Tidak ada kita tahan itu. Mana mungkin kita tahan pendistribusian kartu kesehatan masyarakat dengan sebanyak 12.000. Tapi memang, saat ini kita masih kordinasi dengan Dinas Sosial, bukan menahannya," kilahnya. (17M.03) 

Wartawan 17merdeka.com adalah yang namanya tercantum di susunan Redaksi. Segala proses peliputan yang diterbitkan oleh media online 17merdeka.com harus menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers. Hubungi kami: redaksi.17merdeka@gmail.com
Komentar
Berita Terkini