Selasa, 26 Mei 2026 WIB

ASN Mengeluh, TPP Tak Kunjung Dibayar

Administrator Administrator
ASN Mengeluh, TPP Tak Kunjung Dibayar
17merdeka.com

17MERDEKA, LABUHANBATU - Memasuki bukan ke tiga para Aparatur Sipil Negara (ASN) belum juga menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menjadi penghasilan tambahan bagi ASN yang dinilai dari kinerja. Ketidak pastian itu hingga kini masih berlanjut dan belum ada tanda-tanda akan di berikan. 

Hal itu terungkap dari beberapa ASN saat dikonfirmasi tentang keterlambatan TPP sejak bulan Juni, Juli. Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau para ASN belum menerima penghasilan di luar gaji. 

"Tunjangan Penghasilan sangat kami harapkan, jujur saja karena SK kami juga sudah akad di Bank Sumut," keluhnya seorang ASN, Selasa (11/8/2020) dan minta namanya jangan dipublikasikan.

Katanya, keterlambatan pembayaran TPP itu sewaktu dipertanyakan ke bendahara kantor bahwa belum ada dana yang mau dibayarkan. Alasan itu menjadi rahasia umum yang juga ada informasi diduga bahwa kas daerah kosong.

"Asal ditanya ke bendahara, katanya belum ada, sepertinya kas daerah diduga kosong," bebernya.

Proses pembayaran TTP itu bersumber dari dana APBD berbeda dengan gaji yang dibayarkan melalui APBN. Setiap ASN yang bertugas di Labuhanbatu ada dimaktubkan dalam Perda bahwa menerima dana TPP perbulannya sesuai tingkat jabatan.

Di lingkungan Pemkab Labuhanbatu jumlah ASN 5.252 orang per Desember 2019 dan para ASN tersebut tetap mendapat Tunjangan Tambahan Penghasilan.

Pendapatan Penghasilan itu diterima setelah bulan berjalan. Beberapa waktu lalu Indra Sila, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah saar dikonfirmasi mengakui bahwa ada persoalan termasuk kas daerah kosong. Kekosongam itu karena situasi yang sedang terjadi adanya wabah. Secara umum kas daerah bersumber dari PAD.

"Ya itu kira akui, dan karena PAD saat ini mengalami kendala," ujarnya waktu itu. 

Terkait pemasukan PAD dalam kondisi wabah Covid 19 yang sedang berlangsung apakah menjadi kendala pembayaran TPP di lingkungan Pemkab Labuhanbatu. Rekan Media mengkonfirmasi Plt Kadis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Muslih SH ,MH.

Dikatakan  Muslih bahwa PAD saat ini memang ada kendala sehingga keterlambatan TPP ada kaitannya. Dan Bappenda sendiri akan menjemput bola ke objek pajak melalui petugas dan juga perangkat yang terkait.

"Semester pertama ini baru 40 persen dari 13 miliar yang ditargetkan tahun  ini," ungkap Plt yang baru hitungan hari menjabat, Rabu (12/8/2020). 

"Untuk itu diharapkan agar para objek pajak agar membangun kesadaran untuk membayar pajak karena pembangunan daerah tergantung juga pendapatan pajak dan retribusi," tutupnya. (17M.16) 

Wartawan 17merdeka.com adalah yang namanya tercantum di susunan Redaksi. Segala proses peliputan yang diterbitkan oleh media online 17merdeka.com harus menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers. Hubungi kami: redaksi.17merdeka@gmail.com
Komentar
Berita Terkini