Jumat, 04 September 2026 WIB

Dugaan Korupsi, Massa Minta Kejatisu Periksa Bupati Madina

Administrator Administrator
Dugaan Korupsi, Massa Minta Kejatisu Periksa Bupati Madina
17merdeka.com
Seratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Informasi Perjuangan Sumatera Utara (Lipat Sumut) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Jalan AH Nasution, Medan, Selasa (23/10).

17MERDEKA, MEDAN - Seratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Informasi Perjuangan Sumatera Utara (Lipat Sumut) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Jalan AH Nasution, Medan, Selasa (23/10).

Dalam aksinya massa yang membawa spanduk dan karton-karton bertuliskan tuntutan agar Bupati Madina diperiksa dan mendesak Kejatisu untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-Siri Syariah (TSSS) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) karena diduga menyalahi peraturan pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

"Selama 10 bulan sudah berjalan kasusnya, bahkan hingga beberapa kali aksi demo yang dilakukan tetapi belum juga ada tindak lanjutnya. Jadi, ada apa ini sebenarnya," teriak massa.

Pada kesempatan itu, massa meminta kepada Kejatisu agar memanggil dan memeriksa Bupati Madina DHN karena diduga kuat merupakan inisiator dan aktor intelektual dalam pembangunan berbagai fasilitas bangunan di kedua taman tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan keterlibatan aktif di lapangan dalam pembangunan itu.

"Kejatisu diminta agar mempertanyakan kepada Bupati Madina tentang pengakuannya bahwa biaya pembangunan TRB dan TSSS adalah uang pribadinya seperti yang tertuang dalam Baliho Maklumat Bupati pada tanggal 14 februari 2018. Padahal, diketahui bahwa dana pembangunan berbagai fasilitas dimasukkan dalam anggaran APBD (2018) dan P-APBD Madina 2017," sebut massa.

Diutarakan mereka, kepada Kajati Sumut yang baru agar memproses dugaan kuropsi tersebut secepatnya. Sebab, sudah jelas penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan proyek itu.

"Kami menduga Kejatisu ada 'main mata' dengan Bupati Madina karena kami menilai dalam penanganan kasus kedua taman tersebut sangat tidak efektif lagi," cetusnya.

Lebihlanjut massa menyampaikan, demi penegakan supremasi hukum yang adil dan tanpa pandang bulu maka diminta Kajati Sumut untuk segera menetapkan status tersangka kepada Bupati Madina.

Setelah hampir satu jam menyuarakan aspirasinya, pihak Kejatisu akhirnya menanggapi aksi massa. Akan tetapi, massa tidak puas dan meminta Kepala Kejatisu hadir untuk menanggapi langsung dan menjelaskan secara transparan bagaimana kelanjutan kasus dugaan korupsi tersebut.

Aksi massa diterima oleh Asisten Intelejen Kejatisu Leo Simanjuntak. Pada aksi tersebut, arus lalu lintas di depan kantor Kejatisu terpaksa dialihkan lantaran massa tumpah ruah ke badan jalan. Petugas kepolisian yang mengawal aksi sibuk sebagian berupaya mengurai kemacetan. (17M.05) 

Wartawan 17merdeka.com adalah yang namanya tercantum di susunan Redaksi. Segala proses peliputan yang diterbitkan oleh media online 17merdeka.com harus menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers. Hubungi kami: redaksi.17merdeka@gmail.com
Komentar
Berita Terkini